Tulisan 4

Dolar AS Menguat Jelang Keputusan Kebijakan Fed

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta Rabu (30/10) pagi belum bergerak nilainya atau stagnan di posisi Rp 11.105 per dolar AS. Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada mengatakan bahwa pelaku pasar masih menanti hasil pertemuan bank sentral AS (the Fed) pada Selasa (29/10) dan Rabu (30/10), sehingga fluktuasi di pasar uang cenderung mendatar.

"Pelaku pasar sedang menanti hasil pertemuan the Fed dua hari ini. Pelaku pasar pun cenderung menahan transaksinya di pasar uang sebagai langkah antisipasi terhadap hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) the Fed itu," katanya di Jakarta, Rabu (30/10).

Ia menambahkan bahwa sempat tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Selasa (29/10) bisa saja membuka tren penguatan jika nantinya pertemuan the Fed itu menghasilkan kebijakan yang sesuai harapan pasar. Sentimen dari dalam negeri, lanjut dia, momentum penguatan rupiah masih terbuka seiring ekspektasi pasar bahwa inflasi Oktober tahun ini tidak terlalu tinggi atau masih sesuai estimasi pemerintah di bawah 0,4 persen.

Kepala Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra indeks mata uang dolar AS terhadap rupiah cenderung masih mendatar pada hari ini dikarenakan investor masih bersikap waspada terhadap rapat FOMC. "Dolar AS masih berpotensi mengalami tekanan akibat ekspektasi pemangkasan stimulus The Fed akan lebih lama dibanding perkiraan sebelumnya," katanya.

Tanggapan:

            Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cukup mengkhawatirkan karena dapat memicu tingkat inflasi dan berkurangnya minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Para pelaku pasar harus terus mewaspadai keadaan tersebut karena akan berpengaruh juga terhadap ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Terlebih jika kenaikan dolar terhadap rupiah berlangsung lama, tentu pemerintah harus cepat tanggap dan memberikan kebijakan yang mampu meredam dampak-dampak negatif dari kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/10/30/mvgeir-dolar-as-menguat-jelang-keputusan-kebijakan-fed

Tulisan 3

INVESTOR TERANCAM HENGKANG AKIBAT ULAH BURUH

WE.CO.ID, Jakarta - Maraknya aksi buruh dengan melakukan mogok kerja untuk menyampaikan tuntutannya mengancam keberadaan investor asing untuk menarik investasinya dari Indonesia.

"Beberapa investor asal Korea Selatan sudah mau pergi, namun kita masih menahan mereka," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Sofyan mengatakan, untuk saat ini, investor dari Korea tersebut merupakan investor yang menggunakan sistem padat karya khususnya yang bergerak di bidang industri sepatu, garmen, komponen elektronik, dan lainnya.

"Kita mengharapkan buruh mampu berpikir dengan baik, jangan melakukan hal-hal yang merugikan perekonomian kita, jika terus seperti ini, kita akan susah untuk menarik investasi masuk," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan, para pengusaha menuntut pemerintah untuk bisa menciptakan keamanan dan kepastian hukum agar iklim investasi yang ada di Indonesia bisa terus terjaga. "Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini, bisa-bisa gulung tikar," ujar Sofyan.

Menurut Sofyan, mogok kerja merupakan hak daripada serikat pekerja, namun, harus dipikirkan dengan baik agar tidak merusak iklim investasi dan juga mengancam keberadaan investor yang ada di Indonesia.

"Sementara untuk pengusaha domestik, mereka memilih pindah ke Jawa Tengah," kata Sofyan. Terancammnya keberadaan investor asing di Indonesia tersebut akibat dari rencana para buruh yang akan melakukan aksi mogok nasional secara besar-besaran pada 31 November sampai 1 Oktober 2013.

Dalam aksi mogok nasional tersebut, diperkirakan kurang lebih sebanyak tiga juta buruh yang akan melakukan aksi di 20 provinsi dan 150 kabupaten kota, dan menuntut kenaikan upah hingga Rp3,7 juta per bulan dan menghapus sistem kerja outsourcing. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan para buruh yang menganggap gagalnya perundingan antara pemerintah, pengusaha dan para buruh itu sendiri.

Tanggapan:

            Aksi demo memang wajar melihat Indonesia merupakan negara demokrasi tapi dengan melakukan aksi mogok kerja tentu merusak citra buruh itu sendiri. Dengan tuntutan yang diminta buruh terlalu tinggi tentu beberapa pengusaha baik dari luar maupun dari dalam negeri pergi, beberapa Industri yang mungkin tidak besar tentu tidak akan mampu memenuhi keinginan buruh. Terutama Industri pakaian yang tentu saja tidak mampu membiayai upah sebesar itu. Ulah para buruh tentu akan merugikan perekonomian di Indonesia karena mengancam investasi yang ada di kota-kota besar, padahal para investor tersebut berperan penting terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah harus memberikan keputusan yang bijak terkait hal ini agar perekonomian tetap berjalan terutama di kota-kota yang merupakan pusat perekonomian Indonesia.

Sumber: http://wartaekonomi.co.id/berita18751/waduh-investor-terancam-hengkang-akibat-ulah-buruh.html

Tulisan 2

INDONESIA HARUS MENJADI BASIS PRODUKSI PANGAN

WE.CO.ID - Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa mengemukakan, Indonesia harus menjadi basis produksi pangan di kawasan ASEAN menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan pada 2015.

"Tidak ada kata lain, harus siap karena hal itu akan terjadi oleh sebab itu Indonesia harus menjadi basis produksi pangan bukan pasar negara lain," kata Hatta di Bukittinggi, Senin. Ia mengatakan hal itu, pada acara rapat koordinasi pendahuluan tentang pangan dihadiri sejumlah menteri terkait dan 16 gubernur, 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta pejabat eselon I Kementerian Pertanian RI di Balai Kota Bukittinggi.

Hatta menyebutkan, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan pihak terkait membahas peningkatan produksi lima bahan pangan pokok yaitu beras, gula, jagung, kedelai dan daging sapi. Khusus kedelai ditargetkan akan ada penambahan produksi sebesar 500 ribu ton pada 2014 guna mengurangi impor, katanya.

Hal itu dapat dicapai dengan penambahan lahan baru seluas 155 ribu hektare dari kawasan transmigrasi dan 196 ribu hektare dari kawasan non-transmigrasi. Selain itu, juga dibahas penanaman kembali sejumlah kawasan perkebunan yang dinilai sudah tidak produktif menggunakan bibit unggul. Kemudian, diputuskan Kementerian Kehutanan RI, melepas 307 ribu hektare lahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang akan diperuntukan untuk sawah dan karet rakyat.
Menurut dia, upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 adalah meningkatkan daya tahan.

Tanggapan:

          Indonesia memang merupakan Negara yang memiliki tanah yang subur, banyak tanaman yang dapat ditanam dengan mudah di Indonesia. Sudah semestinya Indonesia menjadi negara penghasil bahan pangan seperti beras, gula, jagung, kedelai. Serta luasnya lahan yang dapat dipakai untuk peternakan sangat baik dan sudah sepantasnya juga Indonesia menjadi pengekspor daging sapi. Dalam kasus ini kementrian perekonomian Indonesia harus mampu mengatur dan menjalankan sistem yang benar agar Indonesia tetap bisa memproduksi bahan pangan tersebut. Cara yang di gunakan dengan membuat lahan baru untuk pertanian tentu sangat bagus tetapi harus efektif, dengan kata lain jangan menghancurkan lahan yang tidak semestinya untuk dijadikan pertanian dan justru malah membuat ekosistem lahan menjadi rusak.

Sumber: http://wartaekonomi.co.id/berita18699/indonesia-harus-menjadi-basis-produksi-pangan.html

Tulisan 1

80% Pekerja di Jabodetabek terima upah dibawah UMR

JAKARTA – Hampir 80 persen pekerja supermarket, swalayan, dan restoran di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabeka) tidak menerima gaji berdasarkan upah minimum 2013 yang saat ini berlaku. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Labor Institute Indonesia.

Selain itu, hampir 90 persen perundingan upah saat ini ditengarai menimbulkan konflik hubungan industrial antara kalangan serikat pekerja dengan pengusaha. Peran pemerintah, terlebih gubernur di setiap provinsi, dituding hanya sebagai “tukang stempel” belaka, yang artinya hanya melakukan persetujuan atas usulan dewan pengupahan provinsi dan kota/kabupaten.

“Labor Institute Indonesia berpendapat bahwa permasalahan pengupahan saat ini yang rawan konflik disebabkan terputusnya keran komunikasi antara pemangku kepentingan pelaku bisnis, seperti buruh dan pengusaha,” kata Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/10/2013).

Buruh dan pengusaha, lanjut dia, mempunyai posisi yang sama penting, yaitu partner dalam menjalankan dan mengelola bisnis. Keran komunikasi tersebut harus segera dibuka, dan serikat pekerja juga dituntut untuk mengelola manajemen organisasinya agar melakukan pelatihan dan pendidikan bagi anggotanya, seperti strategi berunding dan dialog, sehingga permasalahan yang setiap tahun muncul, seperti demonstrasi dan mogok kerja dikarenakan menuntut upah minimum, intensitasnya akan semakin berkurang.

Dalam hal ini, prinsip win-win solution atas dasar kepercayaan dan keterbukaan harus dikedepankan, khususnya persentase besaran margin keuntungan perusahaan setiap tahun. Pola ini saat ini sudah diterapkan di Australia, Jepang, Korea, dan Singapura.

Selain itu pemerintah perlu memberikan kebijakan tax holiday atau dispensasi pengurangan dan pembebasan pajak badan dan perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang labor intensif, seperti manufaktur, yang mempekerjakan buruh atau pekerjanya di atas 10 ribu. Sehingga perusahaan bisa mengalokasikan biaya pajak tersebut untuk kesejahteraan para pekerjanya. 

Tanggapan :

            Dalam kasus ini banyak pihak yang harus ikut membantu memberikan solusi, bukan hanya pemerintah saja yang menangani tetapi juga dari pihak pengusaha agar saling percaya dan terbuka dalam mengatur besarnya upah yang akan diberikan kepada buruh atau pekerja. Para buruh dan pekerja juga harus konsisten dengan lebih meningkat kualitas kinerjanya dalam berkontribusi kepada perusahaan. Pemerintah sebagai pengatur dalam tingkat upah minimum buruh harus memberikan pengarahan kepada pengusaha, baik dalam strategi manajemen biaya atau manajemen penggajian pekerjanya.

 
Sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/10/30/320/889376/duh-80-pekerja-di-jabodetabeka-terima-upah-di-bawah-umr