Tulisan 12

DPR: Mobil murah seharusnya di Indonesia Timur

Kebijakan yang mendasari pembuatan mobil murah di Indonesia sudah dikeluarkan pemerintah beberapa bulan lalu. Jalanan Ibu kota Jakarta dan kota besar lainnya di Tanah Air juga sudah dipenuhi mobil murah berbagai merek.

Namun, kritik masih saja terus datang, menggugat kebijakan mobil murah pemerintah. Ketua Komisi V DPR-RI Laurens Bahang Dama menyebut mobil murah tidak cocok untuk melaju di jalanan kota besar di Indonesia yang sudah akrab dengan kemacetan parah.
"Kebijakan mobil murah ini tidak diterapkan di Jakarta melainkan di kawasan timur Indonesia. Buat pabriknya di papua, kawasan timur," katanya dalam Seminar Nasional Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta, Jakarta, Sabtu (21/12).
"Daya beli masyarakat semakin tinggi, sudah tahu Jakarta itu pusat aktivitas bisnis dan pemerintah, semua orang datang ke Jakarta, tambah kebijakan mobil murah ini nambah macet, harusnya transportasi murah lebih baik," lanjutnya.
Menurutnya, pengguna mobil pribadi saat ini sudah mencapai 44 persen. Sebanyak 18 persen diantaranya menggunakan BBM subsidi. Ini menyebabkan anggaran subsidi BBM bocor Rp 46 triliun.
"Mobil pribadi itu pertumbuhannya 11,9 persen sementara rasion jalan raya hanya 2 persen. Yang perlu dilakukan memikirkan transportasi umum dan murah bukan mobil murah," ungkapnya.